Nab (Anggota Divisi Kesetaraan dan Inklusi)
Mei 2026 dihebohkan dengan berita mengenai pemerintah dengan urusan komunikasi dan digital melakukan penuntutan atas tindakan disinformasi. Tidak tahu pasti tuntutan tersebut dilakukan kepada siapa. Setelah ditelusuri, Amien Rais dituntut oleh negara atas pernyataannya di sebuah platform YouTube tentang orientasi seksual Seskab, Teddy Indra.
Negara menyimpulkan itu adalah disinformasi. Disinformasi merupakan informasi yang tidak benar baik secara materi atau penyampaian narasi. Hoaks dan misleading merupakan bagian ini. Pemberian disinformasi sebagai sebuah fakta bukan asumsi tersaji dalam verifikasi informasi. Jika berkaca dari pernyataan Amien Rais, itu merupakan opini. Opini menjadi bagian dari hak kebebasan berekspresi.
Selama ini, kelompok minoritas seksual (dibaca sebagai Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender – LGBT) selalu menjadi sasaran dalam narasi pembungkaman isu. SAFEnet dalam laporan pemantauan selama Januari hingga Maret 2026, menemukan sensor terhadap konten LGBT dan jurnalisme investigasi kini merambah media cetak maupun daring.
Narasi mengenai penyimpangan seksual sengaja ditonjolkan demi meraih simpati masyarakat, padahal target sesungguhnya adalah membungkam pengungkapan kasus-kasus melalui jurnalisme investigasi.
Ini juga merupakan cerita Arisdo, aktivis minoritas seksual yang menjadi target perundungan digital setelah terbuka mengenai orientasi seksualnya di media sosial. Selain data pribadinya disebarkan, ia juga menerima teror, ujaran kebencian, hingga kehilangan akun akibat pelaporan massal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Arisdo sendiri tidak memiliki kuasa hukum, namun datanya disebarluaskan oleh advokat M. Arisdo juga masih memiliki cicilan dan masih tinggal di rumah orang tuanya. Ia tidak punya kuasa atas ekonomi dan sosial berlebih seperti influencer terkemuka.
Ada terma bahwa “lu punya uang, lu punya kuasa,” yang membuat kelompok minoritas seksual membungkam diri. Framing yang dibuat negara membuat chilling effect bagi kelompok minoritas seksual. Ini tidak hanya saya yang menyimpulkan, Calabrase dalam penelitiannya, Public Surveillance and Human Rights: The Chilling Effect of Surveillance Technologies and Legal Debates in Europe menyimpulkan bahwa teknologi digital memberikan efek diam dan memberikan ancaman bagi kebebasan berekspresi di ruang publik.
Mungkin pernyataan Amien Rais hanya untuk kelompok tertentu saja. Ingat, Amien Rais merupakan tokoh politik. Ia bisa mengubah sistem dengan memainkan narasi dan pernyataan tertentu. Hal ini terbukti bahwa pernyataannya bisa membuat negara mensomasi dirinya.
Pemberian efek dingin yang dilakukan tokoh negara, mengingatkan saya pada teori legitimasi. Teori legitimasi menginisiasi kelompok untuk melakukan hubungan ketergantungan satu sama lain. Asumsi dasarnya terlihat dengan organisasi membentuk suatu pertimbangan atas dasar harapan masyarakat.
Pembentukan citra, hingga membuat bantuan sosial (bansos) seperti corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk harapan dari masyarakat. Pembentukan citra yang dilakukan negara diharapkan kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan kuat untuk membenarkan tatanan sosial yang ada, termasuk tatanan yang tidak setara. Hal ini yang dilakukan oleh Amien Rais.
Ia memberikan narasi yang kuat atas masyarakat yang mayoritas percaya bahwa kelompok minoritas seksual tidak mengindahkan tatanan sosial yang ada. Hingga akhirnya, diskusi mengenai ini terus langgeng demi menutup isu tertentu, seperti isu geopolitik, kurs mata uang yang melemah, atau persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah selalu lupa bahwa dirinya merupakan bagian dari duty bearer atau pemangku kepentingan. Setiap perangkat hukum yang ada dalam negara harus bisa menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat, tidak terkecuali kelompok minoritas seksual. Kenyataan sekarang, masyarakat dijadikan kambing hitam oleh negara itu sendiri melalui pernyataan, narasi hingga kebijakan.
Teori collaborative governance merupakan jawaban kita sebagai masyarakat untuk menuntut negara agar “kerjanya benar”. Collaborative governance tidak hanya sekadar teori, namun juga bagian dari tata kelola yang melibatkan satu atau lebih dari agensi publik dalam pembuatan kebijakan publik.
Asumsi utama dalam pemenuhan collaborative governance yaitu (1) Kemitraan ini diprakarsai oleh lembaga atau instansi pemerintah. (2) Anggota yang terlibat di dalam forum mencakup pihak-pihak di luar unsur negara. (3) Terlibat secara aktif dalam merumuskan keputusan dan tidak hanya diposisikan sebagai pihak pemberi saran bagi instansi publik. (4) Forum ini dikelola secara resmi melalui struktur organisasi yang jelas dan mengadakan pertemuan secara bersama-sama. (5) Proses pengambilan keputusan di dalam forum diupayakan melalui mufakat, meskipun dalam pelaksanaannya kesepakatan bulat tidak selalu tercapai. (6) Kerja sama tersebut dipusatkan pada ranah kebijakan publik ataupun tata kelola pemerintahan.
Ketamakan pemerintah saat ini tidak dapat dihindari ketika pembatasan hanya untuk dilakukan pada kroni-kroninya saja. Demokrasi mengalami kemunduran ketika pemerintah melegitimasi ketidakadilan melalui narasi dan pernyataan tanpa verifikasi kerugian dan diviralkan ke masyarakat.
Sesudah viral, pemerintah tidak melihat dampak kerugian ke masyarakat itu sendiri, seperti pengalaman Arisdo dan kelompok minoritas lainnya. Apakah pemerintah akan menjawab melalui kolaborasi, atau tetap pada pemikirannya yang tidak akan mendengarkan rakyat?
Referensi
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Calabrese, A. (2025). Public Surveillance and Human Rights: The chilling effect of surveillance technologies and legal debates in Europe. ODU Digital Commons (Old Dominion University). https://doi.org/10.25776/cawr-kw71
Eidelman, S., & Crandall, C. S. (2014). The intuitive traditionalist. In Advances in experimental social psychology (pp. 53–104). https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800284-1.00002-3
Gray, B., Stites, J., & Stites, J. (2025, November 4). Sustainability through Partnerships: A Systematic Review. Network for Business Sustainability (NBS). https://nbs.net/sustainability-through-partnerships-a-systematic-review/
Ramadhan, A. B. (2026, May 2). Menkomdigi: Pernyataan Amien Rais Fitnah dan Mengandung Ujaran Kebencian. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-8471044/menkomdigi-pernyataan-amien-rais-fitnah-dan-mengandung-ujaran-kebencian
Safenet, S. A. F. of E. N. (2026, May 11). Pelanggaran Hak Digital Awal 2026 Meningkat, KUHP Baru dan AI Jadi Ancaman Serius – SAFEnet. SAFEnet – Southeast Asia Freedom of Expression Network. https://safenet.or.id/id/2026/05/pelanggaran-hak-digital-awal-2026-meningkat-kuhp-baru-dan-ai-jadi-ancaman-serius/
Tang, Y. (2017). A summary of studies on organizational legitimacy. Open Journal of Business and Management, 05(03), 487–500. https://doi.org/10.4236/ojbm.2017.53042
